Pelajaran dari Ranah Politik: Jokowi dan Kekuatan Media

“HAL pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah artikel ini terlepas dari tujuan politik.”

Tahun 2005, seorang walikota di Solo dilantik. Namanya Joko Widodo. Kala itu, tidak banyak yang tahu atau setidaknya pernah mendengar nama ini. Namun seiring berjalannya waktu, nama Joko Widodo—yang kemudian lebih familiar dengan sebutan Jokowi—semakin booming di khalayak masyarakat. Prestasi-prestasi yang disumbangkannya untuk kota Solo terkenal di masyarakat. Yang paling megah tentu saja relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berlangsung tanpa keributan.

Prestasi ini kian menghiasi media seiring dengan penunjukan Jokowi oleh ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Walhasil, lewat ‘kerja keras’ tim sukses yang mengkampanyekan visi-misi calon dengan bumbu-bumbu prestasi Solo, Jokowi yang bukan warga Jakarta itu berhasil memenangi Pilgub meskipun masa jabatannya di Solo belum berakhir.

Waktu terus berlalu. Belum genap satu periode memimpin Jakarta, Jokowi kembali diamanahkan ibu ketua umum partai untuk maju sebagai calon presiden Indonesia 2014-2019. Jokowi yang merupakan loyalis—beberapa media menggunakan kata ‘petugas’—partai segera mengiyakan. Jabatan gubernur ibukota ditinggalkannya sementara dan diserahkan kepada wakilnya, Basuki Thahaja Purnama (Ahok). Meski sudah dua kali berbuat ‘lancung’, masyarakat tetap saja menilai Jokowi memiliki daya tarik tersendiri dan dianggap layak untuk dijadikan pemimpin.

Peran Media

Lalu sebenarnya apa yang membuat masyarakat tetap percaya dengan Jokowi? Jawabannya: media.

Prestasi-prestasi yang dilambungkan media-lah yang membuat sebagian rakyat yang belum pernah bertemu langsung dengan Jokowi percaya bahwa sosok ini punya leadership yang baik. Dengan bahasa lain, pencitraan media terhadap Jokowi membuat masyarakat kagum.

Fokus pencitraan itu sendiri adalah ingin memperlihatkan kepada rakyat bahwa Jokowi adalah sosok yang sederhana dan merakyat. Sebuah akun twitter dengan nama @Sableng_ok pada 12/6 menyebutkan bahwa pencitraan Jokowi dilakukan oleh media massa bayaran, media sosial bayaran (sering dikenal dengan nama Jasmev, singkatan dari Jokowi Advance Social Media Volunteer), pengamat politik bayaran dan lembaga survey bayaran. Pencitraan dilakukan dengan terstruktur dan massif di bawah arahan Diaz Hendro Priyono.

Sebagai contoh, saya kutip berita yang diturunkan Tribunnews.com (10/6) dengan judul Ini Kisah Sukses Jokowi di Solo. Di badan berita tertulis “Jokowi melakukan komunikasi langsung secara rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal)…”. Ini mengisyaratkan bahwa memang media disiapkan terlebih dahulu ketika Jokowi hendak berkomunikasi dengan masyarakat. 

Terlepas dari benar atau tidaknya informasi di atas, yang jelas sebagian besar rakyat Indonesia mengenal ‘kehebatan’ Jokowi lewat media.

Lalu apakah Jokowi lantas tanpa cacat selama masa kepemimpinannya? Jawabannya tidak. Belakangan ini terkuak bahwa mobil Esemka yang didengang-dengungkannya sebagai mobil karya anak bangsa ternyata merupakan hasil rakitan dengan onderdil yang dicomot dari sana-sini. Belum lagi masalah banjir Jakarta dan kasus TransJakarta yang bermasalah selama menjadi gubernur Jakarta. Terbaru, hasil audit BPK menyebutkan Jakarta mengalami kerugian triliunan rupiah selama kepemimpinan Jokowi-Ahok yang  belum mencapai satu periode. Tapi lagi-lagi media. Berkat media yang tidak menggembar-gemborkan hal ini, maka Jokowi tetap terlihat sempurna di mata masyarakat.

Belajar dari Jokowi

Apa hikmah yang bisa diambil? Bagi saya, pelajarannya adalah peran media sebagai alat pencitraan. Terlihat jelas bahwa kelihaian media mengekspos prestasi—yang oleh sebagian pengamat dianggap tidak seberapa—dan menutup-nutupi kekurangan figur membuatnya menjelma sebagai dewa.

Lalu apakah tidak boleh melakukan pencitraan? Tentu saja boleh, sejauh yang kita citrakan itu benar dan sesuai dengan realita. Dalam ranah dakwah, tentu saja tidak dilarang mencitrakan dan mengkampanyekan sebuah wajihah dakwah kepada publik. Selama tujuan dari pencitraan itu adalah agar publik mengenal dan memahami sepak terjang wajihah tersebut, bukan untuk terkenal dan mencari sensasi atau keuntungan duniawi lainnya. Lebih jauh lagi, tentu saja agar ummat tertarik untuk bergabung dalam barisan dakwah untuk menebar rahmat Islam ke segala arah.

Belajar dari Jokowi, maka lakukanlah pencitraan untuk wajihah dakwah antum. Pencitraan yang jujur akan menimbulkan respek dan daya tarik yang ‘awet’ dari masyarakat. Oleh karenanya, belajar dari JASMEV, antum juga harus menjadikan diri sebagai bagian dari armada jejaring sosial lembaga dakwah. Banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan bukan? Like dan Share di Facebook, Reply dan Retweet di Twitter, +1 di Google+ dan sebagainya. Itu semua bisa antum lakukan agar pesan kebaikan yang ingin disampaikan lembaga dakwah semakin meluas. Kelihatan kecil memang, tapi sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil, bukan?